JAKARTA,- Wacana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ramai diperbincangkan di media sosial.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa informasi tersebut muncul akibat penafsiran yang keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Nanik, tidak seluruh pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK. Skema pengangkatan hanya berlaku bagi pegawai inti yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan program.
“Hanya pegawai inti yang dapat diangkat sebagai PPPK,” ujar Nanik, dikutip Rabu (14/1/2025).
Ia menjelaskan, pegawai SPPG yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terbatas pada jabatan tertentu. Posisi yang masuk dalam kategori tersebut antara lain Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.
“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” tegasnya.
Nanik menambahkan, relawan memang memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di lapangan. Namun, secara regulasi, relawan tidak termasuk dalam kategori pegawai yang dapat diangkat sebagai PPPK.
“Peran relawan sangat krusial, tetapi status mereka bersifat partisipatif dan tidak masuk skema PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai klarifikasi ini perlu disampaikan agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru di tengah masyarakat, terutama bagi relawan yang selama ini aktif terlibat dalam program MBG.
Meski berstatus non-ASN, Nanik menegaskan relawan tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan program nasional tersebut.***
