banner 728x90
Daerah

Tak Ingin Kebanjiran Lagi, Warga Krejengan Adukan Jembatan Rusak ke DPRD Probolinggo

×

Tak Ingin Kebanjiran Lagi, Warga Krejengan Adukan Jembatan Rusak ke DPRD Probolinggo

Sebarkan artikel ini
Warga Desa Opo-opo datangi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo./ Foto: bolinggo.co

PROBOLINGGO,- Warga Desa Opo-opo datangi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo. Rapat tersebut membahas banjir yang terjadi dua kali berturut-turut di wilayah mereka.

Banjir melanda Dusun Sumber Banger, Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan. Peristiwa tersebut terjadi beberapa minggu lalu dan meresahkan warga setempat.

Dalam forum itu, warga meminta pemerintah bertindak cepat. Mereka berharap ada langkah nyata untuk mencegah banjir terulang kembali.

Salah satu sorotan utama adalah kondisi jembatan di Dusun Sumber Banger. Jembatan tersebut dinilai sudah mendesak untuk diperbaiki.

Warga menilai jembatan kerap menjadi titik penumpukan sampah. Saat debit sungai naik, aliran air tersumbat dan meluap ke permukiman.

Perwakilan warga menyebut sampah rumah tangga dan kayu sering tersangkut di bawah jembatan. Kondisi itu membuat air masuk ke rumah dan jalan warga.

Baca Juga:  Lakukan Fogging ke Rumah Warga, Cara Dinkes Probolinggo Atasi Kasus DBD

Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mohammad Al-Fatih, menyatakan perlunya langkah pencegahan. Ia menegaskan banjir di Desa Opo-opo harus segera ditangani.

“Dalam waktu dekat kami akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan survei,” kata Fatih, di kantor DPRD pada Rabu (28/1/2026).

Selain langkah cepat, Komisi III juga menyiapkan rencana jangka panjang. Penanganan banjir akan difokuskan dari wilayah hulu.

“Penanganan harus menyeluruh dari hulu hingga hilir,” ujarnya. Menurutnya, alih fungsi lahan di hulu turut memicu banjir karena kawasan hutan berubah menjadi lahan pertanian.

RDP tersebut diharapkan menghasilkan solusi konkret. Warga berharap banjir tidak lagi mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat setempat.***