JAKARTA,- Ketua Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Atamimi, mengkritik langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan empat pulau di Aceh sebagai bagian dari wilayah administratif Sumatera Utara.
Ia meminta agar para menteri di Kabinet Merah Putih tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan polemik yang tidak perlu.
“Para menteri seharusnya fokus menjalankan 8 Asta Cita yang menjadi visi besar Presiden Prabowo, bukan justru menciptakan konflik baru,” kata Najib dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2025).
Najib menyoroti keputusan Kemendagri yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar) yang secara geografis berada di wilayah Aceh sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Menurutnya, kebijakan ini justru berpotensi memicu ketegangan sosial dan politik di tingkat lokal.
“Saya heran, kenapa justru Mendagri mengurusi hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik baru? Padahal masih banyak program prioritas nasional yang belum berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pemahaman para menteri terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo. Najib menekankan pentingnya seluruh elemen kabinet berpegang teguh pada Asta Cita delapan agenda strategis pemerintahan sebagai landasan dalam mengambil kebijakan.
Najib menekankan dua poin penting dalam Asta Cita, yakni poin ke-7 tentang penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba, serta poin ke-8 yang menekankan pentingnya harmoni sosial, pelestarian budaya, dan toleransi antarumat beragama.
“Langkah Kemendagri ini justru bertentangan dengan semangat Asta Cita ke-8. Bukan menciptakan harmoni, malah membuka potensi konflik baru yang bisa mengganggu kesatuan masyarakat,” ujar Najib.
Ia pun berharap Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan atau bahkan evaluasi kepada para menteri yang dinilai bekerja di luar jalur visi pemerintahan.
“Pidato-pidato Presiden selama ini sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Jadi aneh kalau para menterinya justru gagal memahami arah kebijakan nasional. Kalau sampai merepotkan Presiden, ya harus dievaluasi,” pungkas Najib.
