banner 728x90
Nasional

Rp1.000 Jadi Rp1? Istana dan Menko Airlangga Pastikan Belum Ada Langkah Konkret

×

Rp1.000 Jadi Rp1? Istana dan Menko Airlangga Pastikan Belum Ada Langkah Konkret

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Rp1.000 menjadi Rp1./ Foto: bolinggo.co

JAKARTA,- Wacana redenominasi rupiah kembali ramai dibicarakan. Namun, Istana memastikan belum ada pergerakan konkret menuju penyederhanaan nilai uang tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 masih sangat jauh untuk direalisasikan.

Scrol Kebawah Untuk Baca
banner 728x90
ADVERTORIMENT

“Belum lah. Masih jauh,” ujar Prasetyo menepis anggapan bahwa pemerintah mulai menyiapkan langkah teknis, dikutip idxchanel, Selasa (25/11/2025).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal serupa. Menurutnya, meskipun Kemenkeu telah menerbitkan dasar regulasi, belum ada pembahasan lanjutan di tingkat pemerintah.

Airlangga menyebut pemerintah belum memiliki agenda waktu dekat terkait redenominasi.

“Ya, tidak dalam waktu dekat. Belum pernah kita bahas, nanti kita tunggu,” katanya.

Baca Juga:  Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Tunjangan Rp 57 Juta per Tahun, Gus Ipul: Bentuk Penghormatan Negara

Saat ditanya soal dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto, Airlangga enggan menjawab lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan tersebut membutuhkan kajian mendalam dan pembahasan lintas kementerian.

Wacana redenominasi kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029.

Regulasi yang diteken pada 10 Oktober 2025 itu memasukkan rencana penyusunan RUU Perubahan Harga Rupiah.

Dalam PMK tersebut, target penyelesaian RUU berada pada 2026 atau 2027. Namun hingga kini, belum ada sinyal kuat bahwa proses legislasi akan segera dimulai.

Dengan pernyataan terbaru dari Istana dan Menko Perekonomian, rencana redenominasi tampaknya masih sebatas wacana, dan belum menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat.***