JAKARTA,- Pemerintah menggelar rapat terbatas untuk merespons melemahnya nilai tukar rupiah. Rapat dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Fokus pembahasan diarahkan pada langkah kebijakan menjaga stabilitas rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar AS.
Menkeu Purbaya menyampaikan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah, kata dia, akan membenahi sisi fiskal dan perekonomian nasional, sementara BI mengambil peran stabilisasi nilai tukar.
“Kita sinkronkan kebijakan. Fiskal kami perkuat, BI memastikan langkah menjaga rupiah,” ujar Purbaya usai rapat.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menilai pelemahan rupiah dipengaruhi faktor global dan domestik. Meski demikian, ia menegaskan cadangan devisa Indonesia masih memadai untuk stabilisasi.
Menurut Perry, tekanan global berasal dari ketidakpastian geopolitik dan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Selain itu, terjadi aliran modal keluar dari negara berkembang ke negara maju.
“Sepanjang 2026 hingga 19 Januari, tercatat net outflow sekitar USD1,6 miliar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Founder Bennix Investor Group, Benny Batara Tumpal Hutabarat, menilai pelemahan rupiah tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia menyebut adanya tekanan struktural yang berdampak pada ekonomi nasional.
Benny menilai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, kebijakan moneter dan fiskal harus benar-benar sejalan. Ia menekankan perlunya penurunan suku bunga agar kredit perbankan lebih murah.
Menurutnya, BI rate idealnya berada di bawah 4 persen dan suku bunga dasar kredit di bawah 8 persen. Dengan skema itu, pertumbuhan ekonomi dinilai bisa terdongkrak tanpa risiko berlebihan.
“Rupiah mungkin terdepresiasi 2-4 persen, tapi masih terkendali. Inflasi juga bisa dijaga,” kata Benny.
Ia mencontohkan Vietnam yang berani membiarkan mata uangnya melemah demi mendorong ekspor. Strategi tersebut dinilai efektif mengubah struktur ekonomi menjadi berbasis ekspor.
Benny juga mendorong pemerintah memberikan subsidi kredit bagi industri berorientasi ekspor. Menurutnya, pelemahan mata uang justru menguntungkan eksportir dan meningkatkan devisa negara.
Dalam skenario kedua, Benny mengusulkan penurunan suku bunga agresif hingga 200 basis poin. Targetnya, suku bunga kredit bisa ditekan ke level 5 persen agar investasi tumbuh pesat.
“Kalau kredit murah, investasi naik, ekonomi bisa tembus 7,5 sampai 8 persen,” ujarnya.
Ia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8 persen realistis dicapai, meski dengan konsekuensi pelemahan rupiah jangka pendek. Kuncinya, kata Benny, keberanian mengubah arah ekonomi menuju basis ekspor seperti Vietnam.***
