PROBOLINGGO,- Pemerintah Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah menerima penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara resmi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo, Sonhaji, mewakili Wali Kota Probolinggo.
IHal merupakan instrumen pengukuran yang menilai tingkat kerukunan, stabilitas sosial, serta kualitas kohesi masyarakat di daerah. Penilaian dilakukan melalui empat dimensi utama: ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman.
Kota Probolinggo mencatatkan skor IHal sebesar 6,9 dengan kategori baik. Sonhaji menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang selaras serta tingginya toleransi dan kerukunan antarwarga.
“Skor ini menunjukkan harmonisasi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, termasuk tingkat toleransi yang masih terjaga dengan baik di Kota Probolinggo,” ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang turut berperan dalam menjaga kondisi sosial yang damai.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Harmoni sosial tidak lahir secara instan, tetapi tumbuh dari komitmen, kepedulian, dan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Ia juga berharap penghargaan ini dapat menjadi pemantik semangat masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan saling menghargai. “Semoga hasil ini semakin memotivasi warga untuk mempertahankan kerukunan yang sudah baik ini,” tambahnya.
Dalam proses pengukuran, peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai objek penilaian, tetapi juga sebagai kolaborator yang memastikan survei berjalan optimal. Kota Probolinggo bahkan sukses melampaui target minimal responden sebanyak 1.250 orang, dengan capaian 1.626 responden.
Pengukuran IHal sendiri diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan melibatkan provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Capaian Kota Probolinggo ini diharapkan menjadi modal penting dalam memperkuat harmoni sosial dan stabilitas daerah ke depan.***
