JAKARTA,- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan difasilitasi negara.
Dalam keterangan pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo meminta DPR RI segera mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, serta kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi untuk berdialog langsung dengan parlemen.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai. Ia mengingatkan bahwa tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat tidak dapat ditoleransi dan merupakan pelanggaran hukum.
“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan DPR RI telah disepakati untuk dicabut. Di antaranya besaran tunjangan anggota DPR RI serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa hal-hal lain akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPR.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah agar terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” tuturnya.
Prabowo turut menyinggung langkah tegas yang diambil pimpinan DPR dan partai politik terhadap sejumlah anggota mereka yang dinilai membuat kegaduhan publik. Menurutnya, pimpinan partai mencabut status keanggotaan beberapa anggota DPR RI, berlaku mulai 1 September 2025.
