BOGOR,- Presiden Prabowo Subianto akhirnya membeberkan alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan itu disebut melalui pertimbangan panjang dan strategis.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026) malam. Diskusi berlangsung cukup panjang hingga dini hari.
Sejumlah tokoh hadir dalam forum tersebut. Di antaranya Najwa Shihab, Retno Pinasti, Muhammad Chatib Basri, Rizal Mallarangeng, serta Mardigu Wowiek Prasantyo. Diskusi dipandu oleh Hasan Nasbi.
Dalam forum itu, Prabowo menegaskan bahwa langkah Indonesia bergabung dengan BoP bertujuan mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menilai keterlibatan langsung memberi ruang lebih besar untuk berperan.
Menurutnya, awal keterlibatan Indonesia bermula saat dirinya menghadiri Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, ia menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.
Beberapa jam setelah pidato tersebut, Prabowo bersama pemimpin negara mayoritas Muslim lainnya diundang Presiden Donald Trump. Pertemuan itu membahas proposal perdamaian Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, utusan khusus AS Steve Witkoff memaparkan rencana 21 poin. Prabowo mengaku tertarik pada poin yang membuka peluang kemerdekaan Palestina.
Ia menyebut poin tersebut selaras dengan sikap Indonesia. Terutama terkait dorongan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian jangka panjang.
Negara-negara mayoritas Muslim kemudian bersepakat memberikan dukungan. Mereka juga menunjuk Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap kepada AS.
Prabowo menilai, bergabung dalam BoP merupakan langkah realistis. Dengan berada di dalam, Indonesia dinilai bisa memengaruhi arah kebijakan yang lebih berpihak pada Palestina.
“Kalau kita di dalam, kita bisa bantu perjuangan rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.
Meski begitu, ia menegaskan Indonesia tetap bersikap tegas. Jika BoP tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina, Indonesia siap keluar.
“Kalau tidak ada harapan dan justru kontraproduktif, kita akan keluar,” ujarnya.
Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia yang tetap konsisten. Yakni mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan keterlibatan aktif di forum internasional.***
