JAKARTA,- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp781,9 triliun pada tahun anggaran 2026.
Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak 2021, ketika pandemi Covid-19 memaksa negara menggelontorkan pembiayaan jumbo.
Rencana tersebut tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Untuk perbandingan, realisasi pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir yakni Rp870,5 triliun (2021), Rp696 triliun (2022), Rp404 triliun (2023), Rp558,1 triliun (2024), dan outlook Rp715,5 triliun (2025).
Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal tahun depan akan bersifat ekspansif. APBN 2026 dirancang tidak hanya untuk meredam gejolak ekonomi, tetapi juga untuk mendorong pembangunan nasional.
“Pengelolaan utang dijalankan secara prudent, akuntabel, dan terkendali agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga,” tulis dokumen RAPBN 2026 yang dikutip dari Bisnis.com, Selasa (19/8/2025).
Tiga Prinsip Pengelolaan Utang
Strategi pembiayaan pemerintah akan dijalankan melalui tiga prinsip utama:
1. Akseleratif memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan.
2. Efisien penerbitan utang dilakukan dengan biaya minimal, lewat pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen.
3. Seimbang menjaga komposisi portofolio utang agar optimal, dengan risiko terkendali.
Defisit APBN 2026
RAPBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB. Defisit tersebut muncul karena belanja negara lebih besar dibanding pendapatan.
- Belanja negara: Rp3.786,5 triliun
- Pendapatan negara: Rp3.147,7 triliun
Pendapatan terbesar akan ditopang penerimaan pajak yang ditargetkan Rp2.357,7 triliun, naik 13,5% dari outlook 2025. Sedangkan kepabeanan dan cukai dipatok Rp334,3 triliun, atau tumbuh 7,7% dari target tahun ini.
Fokus Belanja Negara
Anggaran belanja negara tahun depan akan difokuskan pada sejumlah program prioritas, antara lain:
- Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun
- Ketahanan energi: Rp402,4 triliun
Program Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima
- Pendidikan: Rp757,8 triliun
- Kesehatan: Rp244 triliun
Dengan kebijakan ekspansif ini, pemerintah berharap APBN 2026 mampu menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi pembangunan nasional.
