PROBOLINGGO,- Pemerintah Kabupaten Probolinggo resmi menandatangani MoU dengan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kerja sama ini menyasar penguatan manajemen kinerja pemerintahan daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola birokrasi. Pemkab menargetkan sistem kerja yang lebih profesional dan akuntabel.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyatakan kerja sama ini bukan sekadar agenda formal. Menurutnya, MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Kami hadir bukan hanya untuk seremonial. Ini komitmen nyata agar pemerintahan kami lebih akuntabel dan profesional,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Bupati menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi proses audit. Keberanian untuk diawasi menjadi indikator pemerintahan yang sehat.
“Pemerintahan yang kuat adalah yang siap diaudit dan berani berbenah. Inilah bukti bahwa Kabupaten Probolinggo siap naik kelas,” tegasnya.
Kerja sama ini juga menempatkan Inspektorat sebagai mitra strategis kepala daerah. Peran pengawasan internal diperkuat untuk menjaga integritas aparatur.
Melalui MoU tersebut, Pemkab Probolinggo berharap tercipta birokrasi yang bersih dan transparan. Sistem kinerja yang baik diyakini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemkab optimistis sinergi dengan BPKP Jatim akan mempercepat kemajuan daerah. Reformasi birokrasi menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.***
