JAKARTA,- Pemerintah mulai menyiapkan langkah lanjutan usai deklarasi keberhasilan swasembada beras 2025. Fokus berikutnya adalah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan beras satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Skema ini akan dijalankan melalui penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program SPHP beras berada di bawah penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan dioperasikan oleh Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa konsep beras SPHP satu harga telah disetujui pemerintah secara prinsip.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga beras, terutama saat pasar mengalami gejolak.
“Untuk rencana beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, yang digunakan adalah beras SPHP. Harga keluar dari gudang Bulog direncanakan Rp11.000 per kilogram,” ujar Rizal, dikutip Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, harga tersebut akan berlaku merata di seluruh Indonesia, baik wilayah Jawa maupun luar Jawa hingga Papua.
Sementara harga eceran tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga pedagang masih memiliki margin.
“Pada dasarnya Presiden, Menko Pangan, dan Menteri Pertanian sudah setuju. Selanjutnya akan kami matangkan melalui rapat lanjutan,” tambahnya.
Sebelumnya, Bapanas memperkirakan program SPHP beras tahun 2026 mulai berjalan pada Februari 2026.
Saat ini, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan.
Target penyaluran SPHP beras tahun 2026 disepakati sebesar 1,5 juta ton, sama seperti realisasi tahun 2025.
Selain itu, petunjuk teknis penyaluran SPHP juga tengah diperbarui agar lebih menjangkau masyarakat luas.
Salah satu perubahan yang direncanakan adalah peningkatan batas maksimal pembelian, dari 10 kilogram menjadi 25 kilogram per konsumen.
Meski SPHP 2026 belum dimulai, masyarakat masih dapat menikmati beras SPHP selama Januari 2026.
Pemerintah memperpanjang program SPHP 2025 hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.
Perpanjangan tersebut mendorong penjualan beras SPHP meningkat sekitar 10 ribu ton sejak kembali digencarkan awal Januari.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan dukungannya terhadap kebijakan beras satu harga.
“Kita ingin harga beras satu harga seperti bensin. Biaya transportasi akan ditanggung pemerintah agar Indonesia Timur tidak lebih mahal,” tegas Zulhas.
Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani.
Ia menargetkan serapan gabah dan beras pada 2026 mencapai 4 juta ton demi menjaga stok nasional tetap aman.
“Jika stok melimpah, tidak ada alasan harga beras naik,” tandas Amran.***
