JAKARTA,- Partai Hanura meminta pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional terkait banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/11/2025).
OSO menilai kondisi di lapangan sudah jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah. Banyak kepala daerah disebut mulai kewalahan karena keterbatasan anggaran maupun personel.
“Hanura mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional,” tegas OSO.
Ia mengungkapkan masih banyak wilayah terdampak yang belum tersentuh bantuan karena akses transportasi terputus. Kondisi ini membuat banyak korban sulit mendapatkan kebutuhan dasar.
“Warga sudah banyak yang kelaparan. Mereka membutuhkan tenda, pakaian, dan logistik mendesak,” ujarnya.
Hanura bersama Gebu Minang dan sejumlah elemen masyarakat telah melakukan penggalangan donasi. Hingga saat ini, total bantuan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1,8 miliar.
Menurut OSO, bantuan tersebut bukan hanya angka, tetapi bentuk kepedulian dan solidaritas bagi para korban. Selain itu, ia turut mengajak seluruh kader untuk terus bergerak mengumpulkan dukungan serta mendoakan para korban meninggal.
“Semoga para korban mendapat tempat terbaik,” kata OSO.
Di tengah situasi bencana, Partai Hanura tetap mematangkan persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan berlangsung pada 4–6 Desember 2025 di Bandung.
Agenda tersebut disebut sebagai momentum konsolidasi internal sekaligus penguatan strategi politik Hanura ke depan. Dalam kegiatan itu, Hanura juga akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Melalui Bimtek, kami ingin meningkatkan kapasitas kader legislatif di seluruh Indonesia,” jelas OSO.
Ia memastikan Hanura akan terus berpihak pada daerah. Menurut OSO, komitmen terhadap pembangunan daerah merupakan pondasi perjuangan partai.
“Tagline kami jelas: daerah makmur, Indonesia makmur,” tutupnya.***
