JAKARTA,- Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp470,4 triliun pada APBN 2026. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya mengalir ke satu lembaga.
Sebesar Rp223,5 triliun atau 47,5 persen anggaran pendidikan dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Dana ini digunakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Besarnya alokasi tersebut menjadikan BGN sebagai penerima anggaran pendidikan terbesar dari pemerintah pusat. Angkanya jauh melampaui kementerian pendidikan dan lembaga lainnya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya menerima Rp56,6 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperoleh Rp61,8 triliun.
Adapun Kementerian Agama mendapatkan alokasi Rp75,6 triliun. Sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya memperoleh Rp429 miliar.
Rincian anggaran ini tercantum dalam Lampiran VI Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.
Secara keseluruhan, anggaran program MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun. Nilainya melonjak hampir lima kali lipat dibanding APBN 2025 yang sebesar Rp71 triliun.
Meski demikian, realisasi anggaran MBG pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya optimal. Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran MBG 2025 hanya mencapai Rp51,5 triliun.
Jumlah tersebut setara 72,5 persen dari pagu anggaran tahun lalu. Artinya, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp19,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono menyatakan sebagian besar dana yang terserap langsung dirasakan masyarakat. Dari Rp51,5 triliun realisasi, Rp43,3 triliun diwujudkan dalam bentuk makanan bergizi.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa 2025, Kamis (8/1/2026).
Hingga 7 Januari 2026, program MBG telah menjangkau 56,13 juta penerima. Target nasional program ini mencapai 82,9 juta orang.
Program MBG juga melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Selain itu, sebanyak 789.319 tenaga kerja turut terserap dalam pelaksanaannya.***
(Sumber: Ekonomi.com)
