PROBOLINGGO,- Kabar duka dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyita perhatian publik. Seorang anak berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri.
Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) Indonesia menyampaikan belasungkawa sekaligus kritik tajam atas peristiwa tersebut. Mereka menilai tragedi ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
Dewan Pembina MKK, Najib Salim Atamimi, menyebut kejadian ini sebagai alarm sosial. Ia mengatakan ada persoalan mendasar yang harus diakui bersama.
“Ini bukan hanya tentang satu keluarga. Ini tentang sistem yang belum sepenuhnya hadir melindungi anak,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima bolinggo.co, Jumat (6/2/2026).
Menurut Najib, kondisi ekonomi, tekanan sosial, dan minimnya perhatian pada kesehatan mental anak menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Ia menilai pendekatan penanganan selama ini masih bersifat reaktif.
MKK juga mengkritik pola respons pemerintah yang kerap berfokus pada bantuan materi. Mereka menegaskan bahwa empati tidak cukup diwujudkan melalui santunan.
“Yang dibutuhkan adalah evaluasi dan keberanian mengambil tanggung jawab moral,” tegasnya.
Forum tersebut menyampaikan tiga poin sikap. Pertama, tragedi ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak. Kedua, pejabat daerah diminta menunjukkan empati nyata, bukan sekadar pernyataan formal. Ketiga, tanggung jawab etis harus menjadi bagian dari kepemimpinan.
Najib menambahkan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban menjaga keselamatan warganya, termasuk kesehatan mental anak-anak. Ia menilai perlindungan anak harus menjadi prioritas kebijakan publik.
Sebelumnya, korban berinisial YBR (10), siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebuu, ditemukan meninggal dunia. Informasi awal menyebut korban sempat merasa kecewa karena permintaannya membeli buku tulis dan pulpen tidak terpenuhi akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Peristiwa ini menimbulkan duka sekaligus keprihatinan luas. MKK berharap tragedi tersebut menjadi titik balik pembenahan kebijakan sosial dan sistem perlindungan anak di daerah.
“Jangan sampai ini hanya menjadi kabar yang berlalu. Harus ada perubahan nyata,” pungkas Najib.***
