PROBOLINGGO,- Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi atau yang akrab disapa Gus Hilman, menggelar kegiatan Reses I Tahun 2025 di Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Jumat (17/10/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh KH. Tauhidul Badri, Ketua Dewan Syura PKB Kabupaten Probolinggo, Didik Muhaidi, Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB, Muchlis, Ketua Fraksi PKB, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Dalam kesempatan itu, Gus Hilman memaparkan sejumlah capaian dan program yang sedang dijalankan, salah satunya mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi fokus utama penyaluran aspirasinya di wilayah Probolinggo dan Pasuruan.
“Alhamdulillah di Probolinggo puluhan ribu, dan di Pasuruan juga puluhan ribu. Per anggota diberikan 40 ribu, jadi dibagi dua, 20 ribu untuk Probolinggo dan 20 ribu untuk Pasuruan,” jelas Gus Hilman kepada bolinggo.co usai kegiatan reses.
Ia menuturkan, proses input data penerima PIP di Kabupaten Probolinggo kini sudah hampir rampung.
“Insyaallah saat ini masih proses input data. Di Probolinggo sudah hampir 90 persen, tinggal sedikit lagi dan hanya perlu revisi. Sekarang kita fokus mengejar di Pasuruan,” ujarnya.
Menurutnya, penerimaan PIP memiliki sejumlah syarat administratif dan formil, yang diatur berdasarkan ketentuan Kementerian Sosial.
“Tentu kalau PIP sendiri ada syarat-syarat tertentu, seperti harus terdaftar di BPKS dan semua datanya masuk di sistem Kementerian Sosial serta syarat formil lainnya,” terangnya.
Meski demikian, Gus Hilman menegaskan bahwa masyarakat juga bisa berkonsultasi langsung untuk bantuan non-formil.
“Untuk syarat non-formil bisa datang ke kantor DPC PKB atau ke tim kami yang ada di daerah Probolinggo maupun Pasuruan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan PIP,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai mekanisme pendaftaran PIP tahun 2026, Gus Hilman menekankan pentingnya kesesuaian data dengan sistem kementerian.
“Kalau daftar PIP itu tidak langsung diterima, karena ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi dan data juga harus disinkronkan dengan kementerian. Kalau tidak sinkron atau dinilai tidak layak, maka otomatis tidak bisa diterima,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kementerian kan tidak selalu tahu kondisi di lapangan. Jadi kami yang verifikasi langsung untuk memastikan apakah penerima memang layak atau tidak. Kalau memang memerlukan, nanti bisa kami bantu lewat SK nominasi,” jelasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Gus Hilman berharap masyarakat semakin memahami mekanisme penyaluran bantuan pendidikan, sekaligus memperkuat sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata di Probolinggo dan Pasuruan.***
