PROBOLINGGO,- Pemkab Probolinggo mulai memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persoalan dalam penyaluran hingga tingkat masyarakat.
Pengawasan tersebut diarahkan agar pasokan tetap tersedia dan harga tetap terjaga. Selain itu, subsidi diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Pemkab Probolinggo melibatkan sejumlah instansi dan stakeholder terkait.
Di antaranya Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820 Probolinggo, PT Pertamina Jember, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, tim investigasi dan pengembangan energi, perangkat daerah serta sejumlah asosiasi.
Ugas mengatakan, koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Probolinggo.
“Melalui rapat inilah nantinya akan mendapatkan hasil dan solusi yang baik terhadap permasalahan BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Probolinggo,” ujar Ugas saat acara High Level Meeting (HLM) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Rabu (23/9/2026).
Ia juga meminta PT Pertamina bersama para penyalur memastikan kuota BBM subsidi dan nonsubsidi terpenuhi. Distribusi juga harus dilakukan secara profesional tanpa adanya hambatan.
“Kami meminta kepada PT Pertamina dan penyalur untuk memastikan kuota BBM subsidi dan nonsubsidi terpenuhi secara profesional tanpa hambatan dalam distribusinya,” katanya.
Menurut Ugas, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan BBM dan LPG bersubsidi tidak salah sasaran. Penyaluran harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
“Harus dilakukan pengawasan yang ketat pada pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi agar nantinya benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesinambungan pasokan dan distribusi juga harus dijaga. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh BBM dan LPG sesuai kebutuhan tanpa mengalami persoalan di kemudian hari.
“Dengan jalinan pasokan dan distribusi harus terjaga dan sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak mengalami permasalahan kedepannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo Mohammad Anggidigdo menekankan pentingnya pengawasan terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi.
Ia meminta PT Pertamina menjaga penggunaan aplikasi MyPertamina agar tetap sesuai dengan ketentuan. Sistem tersebut dinilai penting dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Saya berharap bagi PT Pertamina untuk menjaga aplikasi MyPertamina dengan ketat sesuai dengan aturan yang ada, sehingga penyaluran BBM bersubsidi itu nantinya sesuai peruntukannya atau tepat sasaran,” kata Anggidigdo.***
