PROBOLINGGO,- Memasuki awal tahun 2026, ancaman bencana hidrometeorologi masih mendominasi di Kabupaten Probolinggo. Pemerintah daerah pun terus memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor.
Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi siaga bencana yang digelar secara daring. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, pada Rabu (25/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Probolinggo. Fokus utama adalah memperkuat langkah antisipasi dan penanganan bencana.
Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyebut kejadian bencana masih didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
“Sejak awal tahun 2026, kejadian bencana di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Hingga saat ini, penanganan darurat masih terus berjalan dan membutuhkan perhatian serta kesiapsiagaan bersama,” ujarnya.
Selain itu, pada masa libur Lebaran juga terjadi sejumlah kejadian lain. Di antaranya kebakaran rumah dan krisis air bersih.
“Pada masa libur Lebaran, selain cuaca ekstrem dan longsor, terdapat satu kejadian kebakaran rumah dan krisis air bersih akibat tidak berfungsinya fasilitas PDAM. Ini menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, BPBD mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat. Masa yang sebelumnya berakhir 31 Maret 2026 diusulkan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.
“Hal ini dikarenakan proses penanganan masih berlangsung dan potensi bencana masih cukup tinggi,” jelasnya.
Memasuki masa pancaroba, potensi bencana juga perlu diwaspadai. Cuaca ekstrem diprediksi masih terjadi.
“Pada masa pancaroba ini, kita harus mewaspadai angin kencang, puting beliung, petir dan hujan intensitas tinggi berdurasi singkat,” ujarnya.
Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana lanjutan. Seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah rawan.
Di sisi lain, persiapan menghadapi musim kemarau juga mulai dilakukan. Langkah ini untuk mengantisipasi krisis air bersih dan kebakaran lahan.
“Persiapan menghadapi musim kemarau harus dilakukan sejak dini. Ini memerlukan koordinasi lintas sektor,” tambahnya.
Ia menegaskan penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Perlu kolaborasi pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga media,” tegasnya.
Kesiapan logistik juga menjadi perhatian penting. Distribusi harus dilakukan lebih awal di tingkat kecamatan.
“Logistik harus sudah siap di kecamatan, bukan baru dikirim saat kondisi darurat,” katanya.
Selain itu, pengelolaan informasi juga harus terpusat. Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran di masyarakat.
“Seluruh data dan informasi harus satu pintu melalui BPBD agar tidak terjadi kebingungan. Informasi resmi penting untuk mencegah hoaks,” pungkasnya.***
