PROBOLINGGO,- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Probolinggo menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.
Ketua GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda, menilai gagasan itu tidak sejalan dengan semangat reformasi. Menurutnya, perubahan mekanisme justru berpotensi melemahkan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Devia menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD tidak menjamin hilangnya praktik politik uang. Pola transaksional, kata dia, justru berisiko bergeser ke lingkaran elite yang minim pengawasan publik.
“Praktik politik uang tidak akan hilang. Justru bisa semakin tertutup dan sulit diawasi masyarakat,” ujarnya, Rabu (14/1/2025).
Sikap GMNI Probolinggo juga merujuk pada pandangan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai Pilkada melalui DPRD bukan solusi atas mahalnya biaya politik. Model tersebut dinilai berisiko mengurangi partisipasi rakyat.
GMNI menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang tidak dapat digantikan dengan alasan efisiensi anggaran. Hak politik masyarakat, menurut mereka, harus tetap dijaga.
“Permasalahan demokrasi tidak bisa diselesaikan dengan memangkas hak pilih rakyat,” lanjut Devia.
GMNI Probolinggo mendorong pembenahan sistem pendanaan politik, transparansi partai, serta penegakan hukum yang tegas sebagai solusi utama. Langkah tersebut dinilai lebih tepat dibanding mengubah mekanisme Pilkada.
Selain itu, GMNI menyerukan partai politik di Probolinggo agar bersikap tegas menolak wacana tersebut. Partai diminta tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Partai politik seharusnya menjadi penjaga demokrasi, bukan ruang kompromi kekuasaan,” pungkasnya.
GMNI Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi dan menolak setiap upaya yang dinilai sebagai kemunduran reformasi.***
