PROBOLINGGO,- DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang diusulkan Partai Golkar.
Wacana tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan mahalnya ongkos politik. Bahkan, kebijakan itu dianggap berpotensi mereduksi hak politik rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam, menegaskan kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Pernyataan itu disampaikannya, Rabu (7/1/2026).
“Kami menolak Pilkada dipilih DPRD karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat,” tegas Khairul Anam.
Ia menilai, Pilkada langsung merupakan capaian penting reformasi. Mekanisme tersebut memastikan rakyat memiliki peran menentukan arah kepemimpinan daerah.
Menurutnya, mengalihkan hak memilih kepada DPRD sama dengan mencabut hak politik warga negara. Dampaknya, partisipasi publik akan semakin menyempit.
“Demokrasi bukan sekadar proses, tetapi kehendak rakyat yang harus dijaga,” ujarnya.
Khairul Anam menambahkan, wacana tersebut berisiko melahirkan praktik oligarki politik. Pemimpin daerah pun berpotensi semakin jauh dari masyarakat.
Ia menegaskan PDI Perjuangan konsisten menjaga nilai konstitusi dan semangat reformasi. Pilkada langsung dinilai sebagai instrumen demokrasi yang tidak boleh dilemahkan.
“Pemimpin harus lahir dari suara rakyat, bukan dari kepentingan elite,” pungkasnya.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menegaskan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya tidak dapat ditawar dalam bentuk apa pun.***
